Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menanggapi berbagai kritik masyarakat terhadap jalannya program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan secara daring pada Senin (20/7/2026), kepala negara mengakui bahwa program yang baru berjalan sekitar satu setengah bulan tersebut masih menghadapi berbagai kendala teknis di lapangan.
Prabowo memaparkan bahwa sejumlah titik operasional masih mengalami masalah infrastruktur dasar, mulai dari pasokan listrik yang belum stabil, ketersediaan air, hingga akses internet yang belum merata. Meski demikian, pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan agar Kopdes Merah Putih dapat berfungsi optimal sebagai penopang ekonomi di tingkat akar rumput.
Dalam visi besarnya, Presiden menekankan bahwa Kopdes Merah Putih dirancang sebagai instrumen pemerintah untuk menguasai rantai pasok (supply chain) dari pusat hingga ke pelosok desa. Fasilitas yang akan dilengkapi meliputi gudang, ruang pendingin (cold storage), armada truk pengangkut, hingga bengkel alat mesin pertanian (alsintan). Langkah strategis ini diambil untuk menjamin ketersediaan barang pokok dan mencegah praktik penimbunan barang saat momentum hari besar keagamaan.
Selain urusan logistik, Presiden menyoroti urgensi pemangkasan rantai distribusi yang selama ini dinilai tidak adil. Berdasarkan riset Kementerian Pertanian, terdapat margin keuntungan sebesar 30 hingga 40 persen yang diambil oleh pihak penengah (middleman). Dengan adanya Kopdes, pemerintah menargetkan margin keuntungan hanya sebesar 5-10 persen, sehingga penghematan ekonomi bisa mencapai angka Rp313 triliun yang dapat langsung dinikmati oleh petani dan konsumen.
Melalui skema ini, pemerintah berharap perputaran uang di masyarakat dapat meningkat drastis. Prabowo memproyeksikan jika setiap Rp1 yang beredar dapat menghasilkan aktivitas ekonomi hingga empat kali lipat, maka akan ada potensi perputaran dana sebesar Rp400 hingga Rp600 triliun yang langsung menyentuh ekonomi rakyat di tingkat bawah.